Jumlah 1.271.061 jiwa rakyat Indonesia telah menjadi “tamu’ di negerinya sendiri. Berdasarkan data dari Badan Kordinasi Nasional Penanganan Bencana dan Pengungsi (Bakornas PBP), mereka tersebar ke 20 propinsi di Indonesia. Propinsi yang terbanyak menampung pengungsi Internal adalah Propinsi Maluku sedangkan untuk pengungsi lintas batas terbanyak adalah propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ada banyak hal yang telah menyebabkan mereka harus mengungsi, tapi mayoritas diakibatkan oleh bencana sosial. Sedangkan untuk bencana alam tidak terlalu besar, walaupun pada awal tahun ini bencana banjir yang hampir melanda seluruh kota di Indonesia.
Kondisi yang dialami oleh para pengungsi diberbagai daerah tidaklah terlalu jauh berbeda. Berbagai permasalahan muncul di hadapan mereka dalam pengungsian tersebut. Masalah kesehatan yang terganggu akibat tidak terpenuhinya kebutuhan makanan mereka dan ditambah lagi dengan lingkungan yang buruk. Tidak hanya sampai disitu, terkadang mereka harus menghadapi permasalahan yang lainnya misalnya seperti terancamnya keamanan mereka dan perekonomian serta permasalahan psikologis yang cukup rumit.
1. Kondisi pengungsi internal di Indonesia
Aceh
Sejak Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) dari 1989 hingga 1998, jumlah pengungsian di Aceh terus meningkat. Hilangnya rasa aman mereka dan berbagai tekanan telah menyebabkan mereka harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Tidak ada data yang pasti tentang kondisi pengungsian di Aceh. Hutan dan gunung menjadi salah satu alternatif tempat pengungsian walaupun sebenarnya juga tetap tidak aman. Namun, tidak sedikit juga memilih untuk meninggalkan Aceh, seperti pengungsi Aceh yang berada di Jakarta. Mereka sampai saat ini tidak tercatat dalam pendataan pemerintah.
Sangat sulit untuk memberikan kilasan tentang pengungsi yang berada di Aceh, apalagi yang berada di hutan. Faktor keamanan telah menyulitkan para pekerja kemanusiaan untuk membantu mereka. Hingga saat ini yang dapat diketahui bahwa kondisi beberapa wilayah yang dapat dijangkau sangat memprihatinkan. Kondisi kesehatan yang memburuk, keterbatasan pangan dan gangguan keamanan adalah permasalahan yang kini mereka hadapi.
Data di bawah ini diperoleh dari UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) berdasarkan informasi dari Dinas Kesejahteraan Sosial per 1 Mei 2002: 13.087
Ambon
Ratusan ribu penduduk Maluku telah meninggalkan tempat tinggal mereka setelah terjadinya kerusuhan yang berkepanjangan hingga saat ini. Sejak awal tahun 1999 hingga saat ini tercatat lebih dari 400 ribu jiwa masih tinggal diberbagai tempat pengungsian. Terdapat dua daerah pengungsian, yaitu pengungsian untuk Muslim dan Kristen. Kondisi ini masih terus berlangsung hingga saat ini, walapun telah ada usaha dari para pekerja kemanusiaan yang berada disana untuk mencoba melakukan rekonsiliasi.
Dapat dikatakan kondisi mereka telah sedikit membaik walaupun gejolak-gejolak tetap ada. Mereka saat tengah terbentur dengan permasalahan ekonomi. Selama mereka berada di Pengungsian, otomatis mereka tidaka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Apa lagi bantuan yang mereka terima makin lama makin berkurang.
Poso
Kerusuhan SARA yang terjadi di Poso telah menyebabkan sekitar 85 ribu jiwa menjadi pengungsi. Kerusuhan yang terjadi pada pertengahan tahun 2000 masih berlangsung hingga saat ini. Kendala keamanan mejadi salah satu kesulitan untuk membantu para pengungsi yang berada daerah tersebut. Kedatangan Laskar Jihad makin memperparah konflik yang terjadi.
Kondisi lokasi pengungsian tidak jauh berbeda dengan Maluku, para pengungsi terbagi kedalam dua wilayah yaitu wilayah Islam dan Kriten. Kondisi pengungsian yang cukup memprihatinkan telah menyebabkan sekitar 80 persen dari jumlah tersebut mengalami tekanan mental. Kemudian yang lebih memprihatinkan lagi, ditemukan beberapa kasus perkosaan yang dilakukan oleh anggota Brimob yang bertugas di sana.
Kalimantan Barat dan Tengah
Kerusuhan Etnis Sambas yang pecah pada pertengahan Januari 1999 telah menyebabkan terjadinya pengungsian etnis madura yang cukup besar. Mereka mengungsi ke beberapa daerah yang cukup aman seperti di Pontianak dan daerah sekitarnya. Sedangkan sebagian lagi menuju ke Jawa Timur atau tepatnya ke Pulau Madura. Mereka yang mengungsi di Pontianak ditampung di berbagai tempat. Mulai dari Gedung Sekolah, Hall olah raga hingga ke Stadion Sepak bola. Berbagai permasalahan yang kerap mereka hadapi seperti kekurangan bahan makanan hingga terancam jiwa mereka terus datang silih berganti. Selama di tempat pengungsian, mereka banyak dibantu oleh partisipasi masyarakat yang mencoba membantu melalui para relawan mahasiswa. Pada pertengahan 2001, Pemerintah daerah setempat kemudian menawarkan kepada pengungsi untuk ditransmigrasikan secara lokal. Namun, setelah mengetahui bahwa lokasi penempatan mereka yang sangat buruk dan mereka menolak re-alokasi dan meminta untuk ditempatkan dilokasi yang lebih baik. SP III Tebang Kacang merupakan salah satu tempat relokasi yang berada di lahan gambut.
Kemudian Kerusuhan Sampit yang terjadi pada awal tahun 2001 juga telah menyebabkan warga etnis Madura harus meninggalkan daerah Kalimantan Tengah. Tidak jauh berbeda dengan pengungsi Sambas, mereka awalnya mengungsi ke hutan-hutan untuk menyelamatkan jiwanya. Namun, kali ini pemerintah melakukan evakuasi etnis madura ke Pulau Madura. Kabupaten Sampang, salah satu kabupaten yang menampung pengungsi terbanyak. Sampai saat ini, masih terdapat sekitar 72 ribu jiwa yang tersebar dihampir seluruh pelosok Sampang. Pada pertengahan Maret 2001, jumlah pengungsi yang berada di sampang mencapai 102 ribu jiwa.
Para pengungsi datang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Para pengungsi hingga saat harus berjuang melawan kondisi alam yang kurang bersahabat kemudian berbagai kekurangan lainnya. Pada akhir tahun 2001, sebagian kecil pengungsi meninggalkan pulau Madura untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sebagian lainnya telah kembali ke Kalimantan Tengah karena kondisi keamanan yang telah pulih.
2. Kondisi pengungsi Lintas batas Pengungsi Timor Lorosae
Awal terjadinya pengungsian besar-besaran di Timor Lorosae berawal dari terjadinya ketegangan pra jajak pendapat. Mereka kemudian meninggalkan Timor lorosae menuju ke beberada daerah disekitarnya seperti NTT dan NTB. Sampai akhir tahun 2001, masih terdapat sekitar 142.284 jiwa pengungsi yang berada di NTT.
Seperti permasalahan di pengungsian lainnya, mereka juga menghadapi berbagai permasalahan kekurangan bahan pangan, sandang dan papan. Tidak hanya itu saja, mereka juga mendapat ganguan tekanan dari milisi pro-integrasi yang banyak berada di pengungsian. Mereka menempati berbagai tempat penampungan mulai dari gedung olehraga hingga ke tempat penampungan yang mereka buat sendiri.
Saat ini pemerintah Indonesia, mencoba untuk memulangkan para pengungsi tersebut ke Timor Lorosae. Sebagian dari para pengungsi itu dulunya dipaksa masuk ke wilayah Indonesia segera setelah hasil jajak pendapat di Timor Lorosae dimenangkan oleh rakyat Pro kemerdekaan. [lihat Repatriasi Pengungsi Paksa]
Pengungsi Afghanistan (Timur Tengah)
Tidak banyak informasi yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi pengungsi lintas batas yang berasal dari di Indonesia. Sampai tahun 2002, tercatat sekitar 1500 jiwa pengungsi lintas batas yang mayoritas berasal dari Asia Barat dan Selatan. UNHCR sampai saat ini mencatat 800 jiwa. Dalam berbagai pernyataan, Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak keberadaan mereka sehingga status mereka terus terkatung. Seperti pengungsi asal Afghanistan yang telah berada selama satu tahun di suatu tempat penampungan di Bogor. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan, bantuan yang mereka peroleh hanya dari UNHCR yang sangat jauh dari cukup. Kemudian sekitar 314 jiwa pengungsi yang berada di Lampung hingga saat ini tidak jelas keberadaannya.
Memang sangat menyedihkan jika melihat bahwa negeri kita yang makmur ini ternyata menyimpan berbagai permasalahan. Pemerintah masih dirasakan sangat lambat dalam melakukan penanganan permasalahan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini yang bekerja membantu para pengungsi adalah masyarakat sendiri. Peranan NGO lokal maupun internasional sangat besar namun belum tentu memberikan efek yang positif.
