Rencana Kenaikan Produksi Batubara Adalah Pembunuhan Ekologi Kalsel

Jakarta 21/09’10 – Seperti diketahui bahwa pada hari Senin, 20 September 2010 bertempat di Kementerian Lingkungan Hidup RI telah dilaksanakan rapat Komisi Amdal Pusat dengan agenda pembahasan KA-ANDAL peningkatan kapasitas produksi batubara PT. Adaro  Indonesia hingga 80 Juta Ton/Tahun dari tingkat produksi tahun 2009 sebanyak 40,5 Juta Ton.

WALHI Kalsel menilai, bahwa rencana kenaikan produksi ini merupakan proyek ambisius PT Adaro Indonesia yang jelas-jelas hanya menguntungkan pihak perusahaan saja sementara daerah Kalimantan Selatan khususnya masyarakat yang tinggal dilingkar tambang terus saja mengalami problem lingkungan dan sosial yang hingga saat ini belum kunjung terselesaikan. Pencemaran, pembebasan lahan, konflik social, “pemaksaan” resettlement serta bentuk – bentuk pelanggaran HAM lainnya sudah menjadi menu harian masyarakat.

Dari dokumen ini terlihat rencana pemasaran batubara yang masih saja mengutamakan pasar luar negeri dimana 70 % produksinya akan di ekspor dan sisanya 30 % untuk keperluan nasional (industri Jawa-Bali). Tidak ada skenario bagaimana Adaro bisa memperkuat industrialisasi nasional yang lebih mengutamakan produksi batubaranya untuk kepentingan domestik. Alih-alih mau membicarakan pemenuhan energi listrik rakyat Kalimantan Selatan yang saat ini masih saja mengalami pemadaman bergilir.

PT Adaro Indonesia  yang memiliki area konsesi seluas 35.800,80 Ha di dua kabupaten yakni  Tabalong dan Balangan ini pernah mem-publish laba bersihnya pada triwulan I tahun 2009 sebesar 1,145 trilyun rupiah. Nilai laba yang diraup Adaro dalam tempo tiga bulan ini ternyata hampir mendekati APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2008 yang hanya berkisar 1,8 trilyun rupiah

Diakhir kegiatan (pasca tambang) pada tahun 2022 nanti, Adaro akan meninggalkan setidaknya 7 buah danau raksasa dengan total luas 2.647 Ha bagi daerah Tabalong dan Balangan dengan tingkat kedalaman bervariasi hingga -100 mdpl. Danau-danau ini akan bertambah luasnya apabila pemerintah pusat menyetujui perpanjangan kontrak Adaro untuk periode 2 kali 10 tahun sampai tahun 2042 dimana deposit batubara di areal konsesi tersebut hanya tersisa 1 juta ton, di wilayah yang sebelumnya 3.450 hektar adalah kawasan hutan.

Peningkatan produksi 100 persen ini bertentangan dengan agenda dunia global saat ini untuk mengurangi emisi karbon. PT Adaro Indonesia menjadi salah satu penjahat iklim dan lokasi kejahatannya berada di Indonesia dan disetujui oleh pemerintah Indonesia yang telah berkomitmen menurunkan emisinya sebesar 26 persen, sebuah target yang akan gagal dari awal jika produksi batu bara ditingkatkan serta membuka kawasan hutan untuk tambang-tambang batu bara.

WALHI mendesak KLH untuk membatalkan rencana peningkatan produksi ini untuk penyelamatan lingkungan di Indonesia dan global. Pemerintah Indonesia harusnya mengurangi secara bertahap produksi batu bara (phasing out) hingga menjadi nol sama sekali 29 tahun ke depan, bukan malah menaikkannya.

Kontak Person :
Hegar Wahyu Hidayat- Direktur Eksekutif WALHI Kalsel  (0812 503 981 4)
Pius Ginting – Pengkampanye Tambang Eksekutif Naional WALHI (081932925700)