Thursday, December 1, 2022
HomeHak Asasi ManusiaDiskriminasiPerempuan: Mata Rantai Yang Hilang Dalam Peradaban Manusia

Perempuan: Mata Rantai Yang Hilang Dalam Peradaban Manusia

“If the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down all alone, these women together ought to be able to turn it back, and get it right side up again! And now they is [sic] asking to do it, the men better let them.” Sojourner Truth, Ain’t I a Woman?, at the Woman’s Convention in Akron, Ohio, 1851

Ketika kelompok pembebasan nasional Zapatista (EZLN) di pegunungan Chiapas, Meksiko selesai menyusun rancangan undang-undang yang membahas soal hak-hak perempuan suku Indian di Chiapas, salah seorang kepala pasukan mengatakan, “Untunglah rancangan undang-undang ini ditulis dalam bahasa Spanyol sehingga istriku tidak akan bisa memahaminya.” Pimpinan Zapatista, Subcomandante Insurgente Marcos segera menyahut, “Jangan terlalu cepat bergembira. Dokumen itu akan diterjemahkan ke dalam semua bahasa suku-suku Indian yang terlibat dalam perjuangan ini. Seluruh perempuan di Chiapas akan mengetahui apa saja hak-hak mereka.”

Ilustrasi di atas menggambarkan secara sederhana bagaimana sulitnya usaha memanusiakan perempuan, bahkan ketika perangkat hukum yang secara formal menjamin hak-hak perempuan telah disepakati. Perempuan diakui keberadaannya sebagai makhluk hidup, namun lingkup kehidupannya dipercayai telah dibatasi oleh keniscayaan biologis dimana konstruksi tubuhnya menentukan secara alamiah apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Misalnya saja, keberadaan rahim dalam tubuh perempuan sudah menjadikan fungsi mengandung dan melahirkan anak sebagai kewajiban mutlak perempuan yang tidak bisa diganggu-gugat. Sehingga ketika perempuan mempertanyakan keniscayaan tersebut sebagaimana layaknya manusia yang mampu berpikir merdeka, mereka dianggap melawan kehendak alam. Dengan pandangan seperti ini perempuan nyata-nyata telah ditempatkan pada suatu bilik yang secara kategoris tidak terlalu banyak membedakan mereka dari tumbuh-tumbuhan dan binatang – melaksanakan fungsi produktif dan reproduktif sesuai dengan naluri alamiahnya.
Sejalan dengan perjuangan kaum tertindas lainnya, seperti buruh dan tani, sesungguhnya perjuangan perempuan menuntut pengakuan atas kemanusiaannya sudah berusia ratusan tahun. Walaupun tidak banyak tergambarkan dalam wacana sejarah utama, perempuan secara massal selalu terlibat, baik di garis depan maupun di garis belakang, dalam gerakan-gerakan pembebasan di dunia pertama seperti Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1789), dan begitu juga dalam gerakan-gerakan anti kolonialisme di dunia ketiga pada awal abad ke-20. Keterlibatan mereka tidak bisa dielakkan karena dari segi jumlah mereka menentukan, sementara dari segi kepentingan posisi mereka sebagai yang paling dirugikan oleh pola hubungan antar manusia yang tidak setara mengkondisikan mereka untuk menuntut pembebasan secara mutlak dan menyeluruh. Dari pengalaman keterlibatan langsung serupa ini dengan sendirinya lahir tuntutan dari kaum perempuan untuk diperlakukan sesuai dengan semangat yang mengilhami revolusi-revolusi demokratik tersebut, yakni: kemerdekaan, kesetaraan dan persaudaraan. Namun, seperti yang sudah terjadi berulangkali, begitu satu kemenangan dicapai, perempuan didorong kembali ke dalam bilik-bilik ‘khusus’ yang dijaga oleh sekian kepentingan ‘umum’. Tuntutan-tuntutan perempuan dianggap eksklusif dan mengganggu keutuhan gerakan yang lebih luas sehingga sepatutnya ditunda sampai kemenangan berikutnya tercapai.

Di penghujung abad ke-20 ini, dunia tampak semakin tua dengan kemaskulinannya. Sementara pencapaian gerakan perempuan di wilayah politik dan ekonomi sampai tahap tertentu boleh dikatakan cukup berarti bagi perbaikan nasib perempuan, kecenderungan melihat perjuangan bagi hak-hak perempuan sebagai ancaman terhadap keharmonisan hubungan antar manusia ketimbang sebagai sumbangan bagi perkembangan peradaban manusia masih dominan. Kalau gerakan perempuan yang terjadi pada akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-20 banyak memusatkan perhatiannya pada upaya memperoleh ruang publik yang lebih luas dengan keterlibatan mereka di dalam wilayah politik dan ekonomi, maka belakangan ini tuntutan yang memuncak dan meluas adalah penghilangan batasan wilayah publik dan pribadi dalam masalah perempuan, terutama yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan ternyata tidak hanya dikungkung di bilik-bilik khusus, tetapi juga diserang secara seksual di dalam bilik-bilik tersebut!

Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan sebenarnya bukan fenomena baru. Justru karena ketatnya penyekatan ruang-ruang pribadi dan publik yang sepenuhnya didukung oleh produk hukum moderen permasalahan ini menjadi hampir mustahil diajukan sebagai persoalan masyarakat, apalagi persoalan kemanusiaan secara umum. Serangan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki terdekat mereka dengan segera dianggap sebagai masalah pribadi, sementara yang terjadi secara massal dalam keadaan perang dianggap sebagai konsekuensi logis dari peperangan itu sendiri. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa saja baru mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada Desember 1993 – 45 tahun setelah pencanangan Deklarasi Semesta Hak-hak Asasi Manusia – dan menunjuk Special Rapporteur untuk Kekerasan terhadap Perempuan pada Maret 1994. Di sini terlihat bahwa perjuangan kaum perempuan sebelumnya untuk memperoleh ruang publik yang lebih luas, hak-hak sipil dan politik sampai kesetaraan dalam hal upah belum berhasil menyelesaikan persoalan yang lebih fundamental, yaitu: hubungan patriarkal antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada kekerasan.

Menarik untuk diperhatikan bahwa kesenjangan antara besarnya ruang partisipasi bagi perempuan di wilayah publik dan tingginya kekerasan terhadap perempuan di wilayah pribadi terjadi justru di Amerika Serikat — negara yang selama ini dianggap sebagai kampiun demokrasi, tanah impian bagi mereka yang lapar dan tertindas. Seperti halnya perempuan di negara-negara industrialis lainnya, sekilas perempuan di Amerika Serikat tampak sudah meraih banyak kemenangan dalam memperjuangkan hak-haknya. Mereka mempunyai hak pilih – hak yang dimenangkan pada tahun 1920 – dan hak untuk dipilih dalam lembaga-lembaga legislatif. Tidak ada hambatan sama sekali bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah dan memburu karir dalam profesi yang bermacam-macam, baik di pabrik, di kantor pemerintahan maupun di lembaga pendidikan formal. Jumlah perempuan yang masuk universitas sama banyaknya dengan jumlah laki-laki. Sesuai dengan tuntutan gerakan feminis yang meluas, banyak universitas yang mendirikan program studi wanita dan mempekerjakan dosen perempuan sebanding dengan jumlah dosen laki-laki. Tidak terhitung jumlah organisasi perempuan yang secara efektif sudah berbicara mengenai kepentingan perempuan di dalam maupun di luar negeri, seperti National Organization for Women (NOW), Madre, dsb. Yang lebih penting lagi, perempuan memiliki kebebasan untuk memilih alat-alat kontrasepsi, juga menentukan apakah mereka ingin punya anak atau tidak. Dan setelah melalui pertikaian yang panjang dan berat, negara melegalkan hak perempuan untuk melakukan aborsi.

Dengan fakta-fakta seperti di atas orang segera akan berkesimpulan bahwa perempuan AS sangat bebas dan memiliki status yang setara dengan laki-laki. Namun, jika daftar tersebut dihadapkan pada data tentang jumlah kekerasan sehari-hari yang terjadi pada perempuan AS, orang akan menganggap kondisi kehidupan perempuan AS tidak lebih baik dari kehidupan para budak abad pertengahan atau tawanan perang. Perempuan diperkosa setiap lima menit. Perempuan dipukuli oleh suaminya setiap limabelas detik. Dalam setahun terjadi kurang lebih 500.000 kasus kekerasan seksual, termasuk perkosaan.* Ini jumlah yang sangat mengagetkan jika dibandingkan dengan jumlah insiden serupa di negara-negara industrialis lainnya. Misalnya saja di negara tetangga AS, Kanada, jumlah kasus kekerasan seksual hanya separuh dari yang terjadi di AS. Semua perempuan, apapun asal kelas dan ras mereka, terancam menjadi korban kekerasan. Satu diantara empat perempuan yang berasal dari kalangan keluarga berkecukupan yang mampu bersekolah ke universitas sekalipun adalah korban kekerasan seksual.

Dengan segala kemajuan yang diperoleh melalui gerakan perempuan di AS, kekerasan terhadap perempuan sudah menyebabkan perjuangan mereka mundur ke langkah awal untuk bertahan terhadap serangan fisik dari laki-laki. Banyak perempuan terpaksa harus menghabiskan sisa hidup mereka untuk mengobati luka-luka fisik dan psikologis yang diderita akibat kekerasan yang menimpanya. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan usaha untuk meraih kembali kenikmatan hidup tanpa terlalu dibayang-bayangi oleh kemarahan, rasa terhina, dan ketakutan. Ini bukan usaha yang mudah terutama karena masih kuat pandangan di kalangan laki-laki Amerika, termasuk para pejabat publik yang menangani kasus mereka, bahwa perempuan sendiri yang harus dipersalahkan ketika terjadi kekerasan terhadap mereka. Kenyataan bahwa kekerasan seksual termasuk perkosaan sering dilakukan (80%) justru oleh laki-laki yang dikenal oleh sang korban membuat perempuan makin merasa tidak aman dimanapun mereka berada.# Perempuan tidak hanya merasa khawatir diserang orang asing di jalanan, tapi mereka juga harus berhati-hati terhadap laki-laki yang mereka kenal baik. Laki-laki semacam ini mungkin tampak lemah lembut pada satu saat, tapi berubah menjadi monster pada saat berikutnya.

Tidak mengherankan jika banyak karya sastra feminis AS yang begitu padat dengan keprihatinan atas tindak kekerasan di masyarakat mereka. Penyair feminis kulit hitam terkenal, June Jordan, menulis sebuah puisi tentang kekerasan yang berjudul “Puisi tentang Hak Saya” (akhir 1970an). Puisi ini dimulai dengan kekhawatirannya akan perasaan senantiasa diawasi setiap kali ia bepergian ke luar rumah dan ketidakmengertiannya mengapa perempuan begitu tidak bebas dalam melakukan tindakan-tindakan yang paling sederhana:

Aku tak bisa pergi dan aku tak bisa berpikir dan aku tak bisa
tinggal di sana
sendiri
ketika aku perlu
sendiri karena aku tak bisa melakukan apa yang ingin aku lakukan dengan
badanku sendiri dan
siapa sesungguhnya yang mengatur segala
jadi seperti ini

Ia merasakan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu berhubungan dengan pola kekerasan dalam masyarakat Amerika, juga dengan pola serangan rasial dan agresi imperialistis di belahan dunia yang lain:

salah lagi menjadi aku sedang menjadi aku dimana aku pernah salah
untuk menjadi aku
persis seperti Afrika Selatan
mempenetrasi Namibia mempenetrasi Angola

Dihadapkan pada masyarakat yang senantiasa menyalahkan perempuan ketika kekerasan seksual terjadi, ia membalikkan kesalahan itu dan dengan penuh empati mendesakkan kejatidiriannya:

Aku tak salah. Salah bukan namaku.
Namaku adalah milikku milikku milikku

Ia mengakhiri puisinya dengan seruan tanpa kompromi untuk melawan sang penyerang dan mempertahankan dirinya:

dan aku tak bisa mengatakan padamu siapa sesungguhnya yang mengatur semua ini
tetapi aku bisa mengatakan padamu bahwa sejak saat ini perlawananku
penentuan nasib sendiriku yang sederhana di malam dan siang hariku
bisa jadi akan membahayakan hidupmu.

Agaknya sulit membayangkan, apalagi memahami, bagaimana mungkin tanah yang menjanjikan demokrasi dan kemakmuran ini secara rutin menghancurkan kehidupan perempuan. Kejanggalan ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan menganalisa karakter biologis ataupun psikologis laki-laki Amerika tanpa menghubungkannya dengan sistem politik, ekonomi dan budaya AS secara keseluruhan. Jika diteliti lebih seksama maka akan tampak bahwa kebesaran Amerika Serikat sebenarnya dibangun dengan semangat penaklukan; bahwa pilar-pilar yang menunjang peradaban Amerika Serikat, seperti keluarga, pendidikan, media, hukum, negara, ekonomi dan politik didirikan atas dasar penindasan terhadap kaum kulit berwarna, kaum perempuan dan kaum proletar di dalam maupun di luar AS.

Budaya agresi dan jingoisme yang terutama muncul akibat kebijakan politik luar negeri AS dan sepenuhnya didukung industri hiburan dan media massa secara langsung maupun tidak telah menimbulkan efek balik yang bukan main bagi kehidupan perempuan Amerika. Atas nama perdamaian atau tegaknya demokrasi ratusan ribu laki-laki AS dikirim ke medan perang di segala penjuru dunia dari dekade ke dekade sejak Perang Dunia II. Sekembalinya dari medan perang banyak prajurit yang menyadari bahwa peperangan sering terjadi bukan untuk tercapainya cita-cita mulia kemanusiaan, tetapi lebih banyak untuk kepentingan pengamanan modal AS atau kelangsungan industri senjata. Dalam keadaan demoralisasi para prajurit veteran ini dengan mudah melampiaskan kekecewaannya dalam bentuk kekerasan seksual pada perempuan-perempuan terdekat mereka, apakah itu istri, tunangan atau pacarnya. Dalam ulasannya yang apik tentang agresi Amerika ke Vietnam dan kekerasan seksual, Adrienne Rich menyatakan bahwa perempuan menjadi “kontainer untuk ketakutan, kerapuhan, airmata, dan ketidakpastian laki-laki karena ia tidak memiliki ruang psikis tersendiri … untuk kemudian dimanfaatkan, diperkosa, diidolakan, atau dihukum sesuai dengan kebutuhannya.”

Rusaknya hubungan antara laki-laki dan perempuan ini tanpa diduga-duga telah meluas ke wilayah yang selama ini dianggap cukup bersih dari sentimen seksual yang destruktif: dunia anak-anak. Pada bulan Maret yang lalu terjadi penembakan oleh dua anak laki-laki yang mengakibatkan kematian empat anak perempuan dan seorang guru di halaman sebuah sekolah dasar di Jonesboro, negara bagian Arkansas. Kedua anak laki-laki itu ditemukan berpakaian militer dengan persenjataan lengkap untuk berburu. Pada saat ditanyai apa alasan mereka membunuh kawan-kawan mereka sendiri salah satu dari mereka mengatakan, “Perempuan-perempuan cilik itu sombong. Mereka berani menolak kencan denganku.”

Di kalangan kaum feminis AS cukup banyak yang menyadari bahwa ideologi penaklukan militeristik yang patriarkal ini merupakan salah satu sumber utama kekerasan terhadap perempuan. Gerakan feminisme itu sendiri lahir dari gerakan anti perang Vietnam yang marak di akhir 1960an dan awal 1970an. Organisasi independen seperti Women Against Military Madness (WAMM) yang beranggotakan kurang lebih 2000 orang misalnya secara rutin melakukan aksi-aksi damai di pangkalan militer AS dan program penyadaran publik tentang bahaya militerisme bagi ketentraman hidup perempuan. Namun ketergantungan gerakan feminis Amerika pada mekanisme politik elektoral belakangan ini sedikit banyak sudah menghambat upaya penyusunan strategi politik non-parlementer untuk mendesakkan tuntutan perempuan yang lebih fundamental. Mempersoalkan militerisme Amerika berarti menggugat tatanan budaya politik negara tersebut sejak Perang Dunia II. Untuk itu mereka tidak hanya harus rapatkan barisan di kalangan perempuan saja, tapi juga bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan progresif lainnya, seperti gerakan buruh, lingkungan dan kulit hitam. Pada kenyataannya, justru di bawah pemerintahan seorang presiden yang berhati republikan tapi berwajah demokratlah baik gerakan feminis, maupun gerakan progresif alternatif lainnya terpecah-belah oleh segelintir konsesi bagi kelas menengah ke atas.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Presiden Bill Clinton meraih suara terbanyak selama dua periode berturut-turut (1992 dan 1996) adalah kemampuannya menggalang suara perempuan lewat isyu legalisasi aborsi. Jauh-jauh hari kaum feminis AS sudah melihat bahwa Clinton gila perempuan dan berulangkali terbukti menggunakan kekuasaannya untuk mendapat perempuan. Akan tetapi kepentingan perempuan untuk aborsi begitu terancam selama 12 tahun di bawah pemerintahan dua presiden Republikan, Ronald Reagan dan George Bush, sehingga mereka lebih memilih untuk memberikan dukungan bagi Clinton.

Keberhasilan ini ternyata harus dibayar mahal. Di luar pelegalan aborsi Clinton sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk kepentingan perempuan, terutama untuk mereka yang berasal dari kelas bawah. Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perbaikan nasib perempuan, misalnya kesetaraan upah, jaminan kesehatan, tunjangan kesejahteraan bagi ‘single mother’ dan cuti hamil tidak jauh berbeda, kadang-kadang malah lebih buruk, dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pendahulunya dari Partai Republik. Asosiasi perusahaan asuransi kesehatan (HMO) bahkan berhasil membuat peraturan yang mengharuskan perempuan keluar dari rumah bersalin 24 jam setelah mereka melahirkan.

Ibarat pisau bersarung beledu kebijakan-kebijakan politik Clinton telah mengakibatkan gerakan perempuan di Amerika jauh lebih terbelah oleh struktur kelas yang makin tidak setara. Dalam beberapa hal figur wanita profesional seperti Hillary Clinton turut memberikan warna elitis pada gerakan feminisme di daerah perkotaan yang menekankan pentingnya eksistensi satu dua perempuan di ruang-ruang yang selama ini dikuasai oleh laki-laki. Perempuan kelas menengah atas menikmati keleluasaan bergerak di profesinya masing-masing sekaligus peningkatan kemakmuran karena harga saham yang melonjak drastis; sementara bagi mereka yang sepenuhnya bergantung pada upah atau menganggur, hari-hari mereka menjadi lebih berat. Semakin banyak perempuan yang harus bekerja di dua sampai tiga tempat sekaligus dalam seminggu; semakin rumit peraturan bagi perempuan yang tidak bersuami atau yang suaminya tidak bekerja untuk memperoleh tunjangan kesejahteraan bagi anak-anak mereka. Kesenjangan pengalaman yang begitu lebar ini menjadi halangan utama bagi para feminis untuk mengorganisir diri dan merumuskan tuntutan-tuntutan yang mengenai kepentingan perempuan secara umum.

Pengalaman gerakan perempuan di Amerika Serikat sekali lagi memperlihatkan bahwa pemberian hak-hak istimewa bagi kaum perempuan belum menjamin terhapuskannya ketidaksetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan, apalagi ketimpangan sosial-ekonomi di dalam masyarakat yang lebih luas. Mekanisme politik elektoral memberi kesan seakan-akan setiap individu yang memiliki hak pilih secara universal terjamin hak-haknya tanpa memandang ras, kelas, jenis kelamin, ataupun orientasi politik. Secara tidak langsung tugas penyetaraan itu dipercayakan bulat-bulat pada lembaga-lembaga negara yang sebenarnya berfungsi lebih sebagai panitia penyelenggara kepentingan para patriarkh bermodal kuat dan bersenjata mutakhir. Suara perempuan dalam jumlah menentukan itu kemudian diisolir kembali di bilik khusus dan disalahgunakan untuk membungkam suara-suara perempuan lain yang belum sempat muncul ke permukaan.

Kalau gerakan feminis di Amerika Serikat setelah mencapai kemenangan menjadi terkotak-kotak di lingkungan akademis dan organisasi perempuan eksklusif, sampai tahap tertentu gerakan perempuan dunia ketiga, seperti di beberapa negara Amerika Latin dan Afrika, India, dan Filipina lebih berhasil menghubungkan permasalahan perempuan dengan permasalahan masyarakat yang lebih luas. Misalnya, Gerakan Chipko di negara bagian Kerala, India Selatan, merupakan gerakan perempuan sekaligus gerakan perlindungan terhadap hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Begitu juga dengan gerakan perempuan di Chile yang lahir besar melalui perlawanan mereka terhadap rejim diktator-militer Augusto Pinochet. Dengan demikian gerakan perempuan dunia ketiga berusaha menerobos batasan yang memisahkan persoalan ketertindasan perempuan dan ketertindasan manusia secara keseluruhan. Agaknya ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi gerakan perempuan: bagaimana memberi warna perempuan pada setiap gerakan pembebasan yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam tata hubungan antar manusia yang beradab.

Ayu Ratih adalah salah seorang penggiat masalah kebudayaan di Jaringan Kerja Budaya

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular