Dalam demografi perburuhan Indonesia, angkatan kerja perempuan makin memperlihatkan pertambahan. Hal ini erat kaitannya dengan tawaran pasartenaga kerja yang memerlukan tenaga yang mau dibayar murah, tekun, patuh dan tidak melawan. Keunggulan komparatif ini juga yang dijual oleh pemerintah Indonesia dalam menarik minat investasi.
Stereotyping buruh perempuan seperti itulah yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga, ketika ada perempuan bernama Marsinah mau melawan, mengorganisir kawan-kawannya maka jawabannya adalah pembungkaman dan pembunuhan. Apa yang dilakukan Marsinah harus dihentikan, karena akan mempengaruhi iklim investasi yang sedang diiming-imingi oleh tawaran keunggulan komparatif perburuhan Indonesia.
Namun membunuh Marsinah, tak dapat mencegah gerakan buruh di Indonesia untuk terus melawan. Pemogokan massal Great River dan Gajah Tunggal pada masa Orde Baru dimotori juga oleh aktivis-aktivis buruh perempuan.
Masalah pemenuhan hak-hak normatif buruh perempuan seperti cuti haid, cuti melahirkan dan hak-hak reproduktif lainnya selalu menjadi stimulus perlawanan buruh di tingkat pabrik.
Dalam perspektif feminist, pengalaman individual yang otentik di kalangan buruh perempuan menjadi pelatuk kesadaran kaum buruh perempuan (dan juga didukung buruh laki-laki) untuk menuntut hak-haknya.
Sepanjang masa Orde Baru hingga saat ini, salah satu tuntutan pokok yang selalu dilancarkan pada saat pemogokan buruh adalah pemenuhan hak-hak normatif buruh perempuan terkait cuti dan hak-hak reproduksinya.
Jika di ranah perjuangan hak-hak normatif perburuhan, isu-isu perempuan nampak mendominasikan namun dalam ranah perjuangan hak-hak politik yang diperjuangkan serikat buruh, tak banyak masalah perempuan terikut dalam tuntutan politik buruh.
Pun dalam internal kerja serikat buruh. Mayoritas serikat buruh menempatkan isu perempuan dalam divisi khusus, tetapi tidak menjadi pertimbangan kunci.
Pembacaan kritis terhadap statuta serikat buruh yang ada di Indonesia mayoritas tidak menggunakan pertimbangan gender balance dalam prinsip-prinsip kepemimpinannya. Bahkan ada kecenderungan untuk mendomestifikasi kerja-kerja divisi perempuan di serikat buruh.
Walau dalam beberapa serikat buruh (terutama yang non mainstream) banyak dipimpin oleh perempuan, namun itu bukan menjadi jaminan terdorongnya perspektif keadilan perempuan dalam gerak roda serikat buruh.
Gambaran tersebut diatas bukan berarti memperlihatkan bahwa tak ada geliat perempuan dalam gerakan buruh di Indonesia. Bahkan sebenarnya buruh perempuanlah yang menjadi gerbong utama gerakan buruh di Indonesia. Masalahnya terletak pada pola kepemimpinan dan agenda di serikat buruh yang masih gender-blind.
Geliat kaum perempuan dalam gerakan buruh Indonesia pernah menemukan jamannya. Aktivis gerakan buruh SK Trimurti bahkan pernah menorehkan kebijakan politik perburuhan yang pro perempuan. Pada saat SK Trimurti menjadi Menteri Perburuhan, beberapa Konvensi ILO terkait dengan hak-hak perempuan diratifikasinya.
Penulis: Wahyu Susilo
Sumber: Geliat Gerakan Buruh Perempuan Indonesia
